KUTIM – Sebanyak 10 desa hasil usulan pemekaran di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah memenuhi persyaratan administrasi dan kini menunggu penerbitan kode desa dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Kutim, Trisno, mengatakan proses pemekaran desa tersebut terbagi dalam dua klaster.
Klaster pertama terdiri atas 11 desa, sedangkan klaster kedua mencakup empat desa yang masih menjalani proses di tingkat provinsi.
Dari 11 desa pada klaster pertama, sebanyak 10 desa telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan.
Berkasnya kini berada di Kemendagri untuk proses penerbitan kode desa yang sebelumnya diagendakan pada Oktober 2026.
Sementara itu, satu desa lainnya, yakni Desa Miau Baru Utara, belum dapat melanjutkan tahapan pemekaran karena persoalan batas wilayah antara Kutim dan Kabupaten Berau belum tuntas.
“Desa Mio Baru Utara itu kita masih terkendala batas Kutai Timur dan Berau yang belum klir. Sehingga itu kita menunggu, baru dilanjutkan prosesnya,” ujar Trisno.
Adapun empat desa dalam klaster kedua masih melengkapi persyaratan untuk menjalani verifikasi di tingkat provinsi.
Tiga desa berada di Kecamatan Sangatta Utara dan satu desa lainnya di Kecamatan Kaliorang.
Pemerintah Kabupaten Kutim menargetkan penerbitan kode desa bagi 10 desa yang telah memenuhi persyaratan dapat terealisasi tahun ini.
Setelah tahapan tersebut rampung, pemerintah daerah berencana melanjutkan proses pembentukan pemerintahan desa definitif.
Jika sesuai jadwal, pemilihan kepala desa (pilkades) di 10 desa tersebut ditargetkan berlangsung pada awal 2027.
“Kita rencanakan di awal tahun 2027 kita adakan pilkades,” pungkasnya. (Adv)
