KUTIM – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman mendorong penguatan sistem pelayanan informasi publik agar masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Penguatan tersebut diarahkan melalui optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), termasuk memperluas penerapannya hingga tingkat pemerintahan desa.
Ardiansyah mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen menjaga keterbukaan informasi sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif.
Menurutnya, diperlukan mekanisme birokrasi yang tepat agar kewajiban menyediakan informasi tidak menghambat pelaksanaan program pemerintahan.
“Setiap ada informasi terkait masyarakat di media, selalu kami tanggapi dan kita kaji urgensinya secara mendalam,” ujar Ardiansyah saat menerima audiensi Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Kalimantan Timur Hajaturamsyah di ruang kerja Bupati Kutim, kawasan Bukit Pelangi, Selasa (27/10/2026).
Ia menegaskan, pelayanan informasi publik harus tetap berjalan optimal di tengah luasnya tanggung jawab pemerintah daerah, mulai dari pelayanan dasar hingga percepatan pembangunan fisik dan nonfisik.
“Pemerintah berupaya memformulasikan mekanisme birokrasi yang paling efektif sehingga kewajiban pemerintah dalam menyuplai informasi dapat terpenuhi secara paripurna tanpa harus mengganggu konsentrasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan pemerintahan lainnya,” tegasnya.
Dalam audiensi tersebut, Hajaturamsyah turut mendorong Pemkab Kutim memperkuat kelembagaan PPID di seluruh tingkatan pemerintahan.
Ia menilai keterbukaan informasi merupakan kewajiban setiap badan publik, sehingga implementasinya tidak boleh hanya terpusat di lingkungan pemerintah kabupaten.
Menurutnya, pemerintah desa juga harus memahami prosedur pelayanan informasi, termasuk ketentuan batas waktu pemberian tanggapan atas permohonan informasi masyarakat, yakni paling lambat 10 hari kerja setelah permohonan diterima.
“Pentingnya pemahaman terkait keterbukaan informasi publik ini tidak boleh berhenti di tingkat elite atau kabupaten saja, melainkan harus disampaikan dan diimplementasikan hingga ke lapisan pemerintah desa,” kata Hajaturamsyah.
Selain penguatan kelembagaan, ia mendorong Pemkab Kutim memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mempercepat pelayanan informasi.
Salah satunya melalui penggunaan aplikasi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) agar akses informasi masyarakat semakin mudah dan efisien.
Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kutim Ronny Bonar Hamonangan Siburian.
Pertemuan ini menjadi bagian dari koordinasi pemerintah daerah bersama Komisi Informasi Kaltim dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. (Adv)
