SAMARINDA — Pemerintah Kaltim menerima aspirasi para mitra transportasi online dalam audiensi bersama Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) di Ruang Tepian I Lantai II Kantor Gubernur Kaltim, Selasa 19 Mei 2026.
Audiensi yang digelar dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Transportasi Online Indonesia itu dipimpin langsung Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji.
Dalam pertemuan itu, para mitra transportasi online menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya evaluasi sistem layanan, tarif pengantaran barang dan makanan, pembatasan pendaftaran mitra baru, hingga evaluasi terhadap kebijakan Angkutan Sewa Khusus (ASK) di Kaltim.
Menanggapi itu Seno Aji bilang pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan kepentingan antara mitra pengemudi, perusahaan aplikator dan masyarakat sebagai pengguna layanan.
“Pemerintah harus hadir menjaga kepentingan semua pihak. Mitra transportasi online merupakan bagian dari masyarakat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara aplikator juga memiliki peran dalam membuka kesempatan kerja dan mendukung layanan transportasi masyarakat,” ucapnya.
Kata dia, hubungan antara mitra, aplikator dan pelanggan perlu dijaga melalui pendekatan yang mengedepankan dialog dan solusi bersama.
Pemerintah daerah juga paham bagaimana dinamika ekonomi yang memengaruhi operasional transportasi daring, termasuk perubahan biaya kebutuhan hidup dan operasional di lapangan.
Maka, Pemprov Kaltim akan menindaklanjuti sejumlah masukan yang disampaikan, termasuk melakukan kajian terhadap evaluasi tarif ASK dan pengantaran barang maupun makanan.
Pemerintah daerah juga mendorong koordinasi lanjutan antara perangkat daerah terkait, pihak aplikator, dan perwakilan mitra agar solusi yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan bersama.
Selain itu, Pemprov Kaltim meminta adanya keterbukaan data jumlah mitra aktif dari masing-masing aplikator.
Supaya bisa mendukung perencanaan dan perlindungan sosial bagi para pengemudi, termasuk aspek keselamatan kerja dan jaminan sosial.
Seno Aji juga mengajak seluruh pihak terus menjaga komunikasi konstruktif (membangun), sehingga berbagai masalah bisa selesai melalui musyawarah dan koordinasi, tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Kita ingin seluruh pihak dapat berjalan bersama. Pemerintah akan memfasilitasi komunikasi agar tercipta solusi yang adil, baik bagi mitra, aplikator, maupun masyarakat pengguna layanan,” pungkasnya.
Hadir dalam agenda itu Kepala Dinas Perhubungan Kaltim Yusliando. Kepala BPOD Setda Prov. Kaltim Siti Sugiyanti, Plt Kesbangpol Kaltim Arih Franata Filifus Sembiring, Kepala Satpol PP Kaltim H. Munawwar, sejumlah perangkat daerah terkait, perusahaan aplikator, serta perwakilan mitra pengemudi dari Gojek, Grab, Maxim dan Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB). (Agung)
