PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyiapkan sejumlah opsi untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat dalam menghadapi potensi kemarau panjang akibat fenomena El Nino Super pada 2027.
Salah satu sumber air yang mulai dikaji pemanfaatannya adalah Embung Buluminung.
Asisten I Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah PPU, Nicko Herlambang, mengatakan embung tersebut memiliki ketersediaan air yang dapat menjadi alternatif pasokan bagi masyarakat.
Potensi itu dinilai perlu segera ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis lintas perangkat daerah.
“Kemudian ada tadi opsi juga kita diskusikan yaitu embung dari wilayah Buluminung. Nah, embung yang berada di wilayah Buluminung itu sudah ada existing air yang bisa digunakan,” ujar Nicko, Senin (2/11/2026).
Meski sumber air telah tersedia, pemerintah daerah tidak akan langsung menyalurkannya tanpa melalui tahapan pengolahan.
Kualitas air harus dipastikan memenuhi persyaratan teknis, lingkungan, dan kesehatan sebelum dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat.
Menurut Nicko, proses pengolahan menjadi bagian penting dalam rencana pemanfaatan Embung Buluminung.
Hal itu diperlukan agar air yang tersedia benar-benar layak digunakan dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi warga.
“Tentu saja dalam proses penggunaannya dan lain-lain itu harus memenuhi treatment-treatment sehingga dia layak secara lingkungan hidup dan juga layak untuk digunakan,” tegasnya.
Pemkab PPU juga tengah membandingkan sejumlah alternatif sumber air lainnya.
Opsi-opsi tersebut nantinya akan dibahas bersama DPRD PPU untuk menentukan langkah yang paling memungkinkan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Nicko menjelaskan, pertimbangan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan besaran biaya yang dibutuhkan.
Kecepatan pelaksanaan juga menjadi faktor penting karena masyarakat membutuhkan solusi sebelum dampak kekeringan semakin meluas.
“Saya pikir semua opsi itu nanti kita coba dulu dengan pembiayaan yang memungkinkan dilakukan itu kita pilih yang mana. Karena konsiderannya ini bukan hanya masalah biaya tetapi adalah waktu,” tambahnya.
Ia menilai pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber pasokan. Sebab, proses pengisian maupun pengolahan sumber air alternatif membutuhkan waktu.
Karena itu, diperlukan skema pendamping agar kebutuhan air baku tetap terpenuhi selama proses tersebut berlangsung.
“Selama ini dalam proses pengisian kita harus punya alternatif-alternatif lain. Harapan kita dengan beberapa alternatif yang kita coba susun nanti kita punya kesepakatan dengan teman-teman DPRD,” jelas Nicko.
Ia optimistis koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD dapat menghasilkan keputusan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, persoalan ketersediaan air bersih menjadi perhatian bersama sehingga langkah penanganannya perlu dilakukan secara cepat dan terukur.
Dengan mengkaji Embung Buluminung sebagai salah satu sumber alternatif, Pemkab PPU berharap memiliki lebih dari satu skema untuk menjaga pasokan air baku.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi kemarau ekstrem pada 2027. (Adv)
