PENAJAM – Realisasi investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, hingga triwulan III 2026 baru mencapai sekitar Rp700 miliar.
Capaian tersebut masih jauh dari target investasi yang ditetapkan untuk tahun ini, sehingga pemerintah daerah berharap ada peningkatan pada triwulan terakhir.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) PPU, Amrullah, mengatakan capaian tersebut masih perlu didorong melalui pemantauan dan pendampingan terhadap perusahaan yang berkewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
“Posisi saat ini di triwulan III itu masih kurang lebih Rp700 miliar,” kata Amrullah.
Ia menjelaskan, realisasi investasi dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya laporan kegiatan penanaman modal dari perusahaan serta masuknya investasi baru.
Karena itu, DPMPTSP PPU berupaya mendorong perusahaan agar memenuhi kewajiban pelaporan sekaligus memantau perkembangan kegiatan investasi di daerah.
Menurut Amrullah, sektor kesehatan turut memberikan kontribusi terhadap capaian investasi yang tercatat.
Sejumlah kegiatan pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan masuk dalam data investasi, termasuk rumah sakit yang beroperasi atau dikembangkan di wilayah PPU.
Meski demikian, pencapaian target tahun ini dinilai cukup menantang. Amrullah menyebut target investasi yang dibebankan kepada daerah ditetapkan melalui mekanisme pemerintah pusat dan provinsi.
Pemerintah kabupaten menjalankan target yang telah ditentukan tersebut, meskipun kondisi riil investasi di daerah memiliki tantangan tersendiri.
Ia menjelaskan, target investasi nasional yang disebut mencapai Rp3,3 triliun berbeda dengan target yang dibebankan khusus kepada Kabupaten PPU, yakni sekitar Rp1,6 triliun.
Perbedaan cakupan target tersebut perlu diperhatikan ketika membaca capaian investasi daerah.
Amrullah juga menyoroti pengaruh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap investasi PPU pada tahun-tahun sebelumnya.
Pada 2024, ketika pembangunan IKN berlangsung intensif, realisasi investasi PPU disebut mencapai sekitar Rp3,7 triliun dari target Rp2,5 triliun.
“Pada 2024 itu kita target Rp2,5 triliun, realisasinya Rp3,7 triliun. Saat itu memang pembangunan IKN sedang gencar-gencarnya,” ujarnya.
Menurutnya, aktivitas pembangunan IKN memberikan pengaruh terhadap pencatatan investasi di wilayah sekitar.
Namun, ketika kegiatan tersebut tidak lagi memberikan kontribusi sebesar sebelumnya dalam data investasi daerah, capaian PPU menjadi lebih menantang.
Untuk meningkatkan realisasi hingga akhir 2026, DPMPTSP PPU berharap pendampingan terhadap perusahaan dan pemantauan pelaporan LKPM dapat membantu memperbarui data investasi sekaligus mendorong kepatuhan pelaku usaha.
Pemerintah daerah juga perlu melihat perkembangan investasi baru agar peluang pertumbuhan ekonomi di PPU tetap terbuka. (Adv)
