BALIKPAPAN — Kondisi keuangan Kota Balikpapan ikut tertekan imbas penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD).
Pun demikian, kondisi tersebut tak akan mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar warga maupun pembayaran hak aparatur sipil negara (ASN).
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan pemerintah daerah masih berupaya mempertahankan sejumlah program wajib atau mandatory spending.
Program tersebut antara lain jaminan kesehatan, pendidikan, serta berbagai pelayanan lainnya. .
“Saya masih bersyukur, mandatory spending kita itu tidak berkurang,” kata Bagus Susetyo kepada awak media, Kamis 13 Agustus 2026.
Menurutnya, salah satu komponen anggaran yang tetap diperhatikan adalah program BPJS Kesehatan kelas 3 gratis.
Pemkot Balikpapan mengalokasikan anggaran hampir Rp100 miliar setiap tahun untuk program tersebut.
Selain layanan kesehatan, pemerintah daerah tetap mempertahankan program seragam sekolah dan beasiswa.
Alokasi anggaran pendidikan juga dipertahankan sesuai ketentuan minimal 20 persen, sedangkan sektor kesehatan tetap mendapat porsi minimal 10 persen.
“Pendidikan 20 persen itu termasuk gaji guru kita berikan. Kemudian kesehatan tetap, BPJS kelas 3 gratis kita berikan, seragam sekolah tetap kita berikan. Tidak ada yang terdampak,” jelasnya.
Harus Lebih Selektif
Politisi Gerindra itu mengakui kondisi fiskal yang dihadapi pemerintah daerah membuat ruang belanja harus dikelola lebih selektif.
Jika penyesuaian TKD berdampak ke kemampuan keuangan daerah, pemerintah akan menata sejumlah belanja yang dianggap masih bisa ditunda.
Salah satu sektor yang berpotensi mengalami penyesuaian adalah pembangunan infrastruktur.
“Insya Allah tidak (berdampak pada layanan dasar), hanya mungkin pekerjaan infrastruktur yang agak kita kurangi. Tapi tidak apa-apa, itu pemeliharaan segala macam,” kata Bagus.
Pemerintah, kata dia, akan memprioritaskan anggaran untuk program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Pemkot juga masih menunggu kepastian besaran TKD yang nantinya diterima Balikpapan.
“Terkait masalah TKD, kita berjuang supaya anggaran itu benar-benar dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Itu yang paling penting,” ujarnya.
Gaji ASN Aman
Di tengah pembahasan kemampuan fiskal daerah, Bagus juga memastikan pembayaran hak dasar pegawai pemerintah tetap menjadi prioritas.
Hal itu termasuk sekitar 2.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilantik tahun ini.
Pemerintah memastikan pembayaran gaji dilakukan sesuai kontrak dan ketentuan yang berlaku.
Dia menjelaskan, terdapat perbedaan antara tunjangan kinerja (Tukin) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Tukin yang telah ditentukan tetap dipertahankan, sementara besaran TPP menyesuaikan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
“TPP ini tergantung dari kemampuan fiskal kita. Tukin tetap aman,” jelasnya.
Ia mengatakan kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Balikpapan menjadi salah satu faktor yang memberi ruang bagi pemerintah menjaga pembayaran gaji pegawai.
“Semua terbayarkan. Ini keuntungan dari pemerintah kota, kita punya pendapatan asli daerah sehingga tidak sampai gaji ASN, gaji PPPK tertunda,” katanya.
Bagus menilai kekuatan PAD menjadi modal penting bagi Balikpapan dalam menghadapi perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah masih memiliki fleksibilitas untuk mengatur ulang prioritas belanja tanpa mengorbankan pelayanan dasar.
“Balikpapan alhamdulillah bisa fleksibel, bisa menyesuaikan,” pungkasnya. (Han)
