Payload Logo
Kubar

Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, berfoto bersama para camat, petinggi, dan anggota BPK dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Kampung 2026 di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Senin 09 November 2026. (Dok: istimewa)

Kubar Bebas dari Kampung Tertinggal pada 2026

Penulis: Jantro | Editor: Agu
9 November 2026

KUBAR - Seluruh kampung di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Kalimantan Timur, tidak lagi berstatus tertinggal maupun sangat tertinggal pada 2026.

Capaian itu disampaikan Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kubar, Erlinsiana, dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Kampung 2026 di Auditorium Aji Tullur Jejangkat Senin (ATJ), Senin 09 November 2026.

Capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah kampung untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

“Pada 2026, tidak ada lagi kampung di Kutai Barat yang berstatus tertinggal maupun sangat tertinggal,” ujar Erlinsiana.

Rakor yang dibuka Bupati Kubar, Frederick Edwin itu diikuti sekitar 390 peserta dari 16 kecamatan. Peserta terdiri atas camat, petinggi, anggota BPK, dan perwakilan perangkat daerah terkait.

Dalam kegiatan itu, Pemkab Kubar juga memberikan penghargaan kepada kampung berprestasi dalam Lomba Kampung Tingkat Kabupaten 2026.

Kampung Linggang Mapan berhasil meraih juara pertama. Posisi kedua diraih Kampung Linggang Muara Mujan, sedangkan juara ketiga ditempati Kampung Muara Benangaq.

Sementara pada Lomba Kampung Bersih 2026, Kampung Linggang Bigung meraih juara pertama, disusul Kampung Linggang Tering Seberang di posisi kedua dan Kampung Minta sebagai juara ketiga.

Untuk kategori harapan, Kampung Srimulyo meraih Harapan I, Geleo Baru sebagai Harapan II, dan Damai Seberang memperoleh Harapan III.

Bupati Edwin dalam sambutannya meminta petinggi dan anggota BPK menjaga hubungan kerja. Perbedaan pendapat tidak boleh menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan kampung.

Dia menekankan pentingnya hubungan kerja yang baik antara petinggi dan BPK. Perbedaan pandangan tidak boleh menghambat jalannya pemerintahan maupun pembangunan kampung.

Setiap persoalan antara petinggi dan BPK diminta diselesaikan lewat komunikasi dan musyawarah. Penyelesaiannya tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Edwin menambahkan, seluruh kampung di Kubar kini tidak lagi berstatus tertinggal maupun sangat tertinggal.

Pemerintah kampung diharapkan terus meningkatkan pembangunan, terutama dalam transparansi anggaran, pelayanan publik, dan pemerataan agar capaian tersebut dapat dipertahankan. (Adv/Diskominfo/T7)

Dilihat 696 kali