KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendorong Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sekaligus memperbaiki tata kelola kebun milik masyarakat.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, mengatakan peremajaan sawit tidak cukup hanya mengganti tanaman yang sudah tua atau tidak produktif.
Program tersebut juga harus menjadi kesempatan bagi petani untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan pendapatan.
“PSR bukan sekadar mengganti tanaman sawit yang sudah tua, tetapi harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola kebun rakyat, memperkuat kelembagaan petani, meningkatkan produktivitas dan pendapatan,” kata Mahyunadi.
Menurutnya, pengembangan perkebunan sawit di Kutim menghadapi sejumlah tantangan.
Selain tanaman yang telah memasuki usia tidak produktif, petani swadaya juga masih menghadapi kendala dalam mengakses program peremajaan.
Padahal, sektor sawit memiliki peran besar terhadap perekonomian daerah. Luas perkebunan kelapa sawit di Kutim tercatat lebih dari 600.000 hektare, mencakup perkebunan perusahaan dan masyarakat.
Mahyunadi menilai potensi tersebut perlu dikelola agar manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas oleh petani.
Salah satunya melalui peningkatan akses terhadap program PSR dan penguatan kelembagaan perkebunan rakyat.
Di sisi lain, ia mengingatkan pengembangan sawit harus tetap memperhatikan keberadaan lahan pertanian pangan.
Pemerintah daerah tidak ingin perluasan perkebunan mengorbankan lahan sawah yang menjadi penopang kebutuhan pangan masyarakat.
“Jangan sampai ada sawah yang dirubah jadi kebun sawit,” tegasnya.
Ia menambahkan, Kutim dengan jumlah penduduk hampir 500.000 jiwa harus memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.
Karena itu, produksi padi, jagung, dan komoditas pangan lainnya perlu tetap dijaga di tengah pengembangan perkebunan sawit.
“Kutim hampir 500.000 penduduk, harus cukup padinya untuk dimakan orang Kutim sendiri. Karena tidak mungkin kita makan sawit secara langsung,” pungkasnya. (Adv)
