BALIKPAPAN — Posisi geografis Kota Balikpapan yang memiliki kawasan teluk ternyata menyimpan risiko tersendiri di balik potensi bencana tsunami.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan bahwa karakteristik Teluk Balikpapan dapat melipatgandakan bahaya gelombang tsunami, meskipun gelombang itu tergolong kecil saat berada di laut lepas.
Kepala Stasiun Geofisika BMKG Balikpapan, Rasmid, mengungkapkan bahwa wilayah Pantai Timur Kalimantan, mulai dari Tarakan di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, hingga Kalimantan Selatan, memiliki potensi tsunami.
“(Wilayah tersebut) memiliki potensi tsunami, bahkan potensinya tergolong besar,” ucap Rasmid.
Untuk wilayah utara, yakni Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, sumber potensi tsunami cukup beragam.
Ancaman dapat berasal dari zona subduksi Utara Sulawesi, subduksi ganda Maluku, maupun subduksi Filipina.
Ketika zona megathrust atau subduksi tersebut memicu gempa bumi besar yang berpotensi menimbulkan tsunami, dampaknya dapat menjalar hingga ke Pantai Timur Kalimantan, termasuk Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.
Sementara itu, untuk wilayah tengah seperti Samarinda, Bontang, dan Balikpapan, potensi tsunami dipicu oleh gempa-gempa yang terjadi di jalur sesar Sulawesi.
Rasmid menjelaskan Selat Sulawesi memiliki batimetri atau kontur dasar laut yang sangat curam.
Di dalam Selat Makassar terdapat semacam jurang bawah laut yang memicu mekanisme terjadinya tsunami.
“Biasanya, gempa bumi yang terjadi di bagian barat Sulawesi dapat memicu terjadinya longsoran di bawah laut. Fenomena ini mirip dengan apa yang terjadi saat gempa bumi Palu pada tahun 2018 dan gempa Mamuju,” jelas Rasmid.
Dia menerangkan bahwa gempa tersebut dapat men-trigger atau memicu runtuhnya tebing yang berada di dasar laut sehingga terjadi longsoran.
Ketika longsoran berlangsung dalam volume yang sangat besar, mencapai ribuan meter kubik, kondisi itu akan mengganggu stabilitas air laut.
Gangguan tersebut kemudian memunculkan gelombang tsunami yang menjalar ke segala arah dan dampaknya dapat mencapai Balikpapan.
Meskipun, kata Rasmid, gelombang yang tiba di wilayah tersebut kemungkinan hanya berketinggian di bawah satu meter, situasinya dapat menjadi lebih berbahaya ketika memasuki kawasan teluk yang sempit seperti Teluk Balikpapan.
Di dalam teluk akan terjadi pemantulan dan superposisi atau penggabungan gelombang. Akibatnya, amplitudo atau ketinggian gelombang dapat meningkat.
“Hal inilah yang menjadi kekhawatiran kita bersama, khususnya untuk wilayah Teluk Balikpapan,” ungkap Rasmid.
Namun, di balik potensi ancaman tersebut, kesiapan sistem mitigasi bencana di Balikpapan masih menghadapi sejumlah keterbatasan.
Hingga saat ini Balikpapan belum memiliki Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini tsunami yang terintegrasi.
“Untuk di Balikpapan sendiri saat ini belum ada. Bahkan, di seluruh wilayah Kalimantan sebenarnya belum memiliki sistem peringatan dini tsunami yang terpadu dan terintegrasi,” ungkapnya.
Rasmid mengakui, hingga saat ini pihaknya belum memiliki sistem yang dapat menyampaikan informasi atau peringatan dini secara langsung kepada masyarakat di kawasan pesisir.
Keterbatasan tersebut disebabkan masih minimnya sarana dan prasarana pendukung yang tersedia.
Saat ini, informasi dari BMKG terlebih dahulu disampaikan kepada para pemangku kepentingan, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Selanjutnya, BPBD meneruskan informasi tersebut kepada pemerintah daerah yang memiliki kewenangan di wilayah terkait.
Selanjutnya, pemerintah daerah bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat terdampak, terutama warga yang tinggal di kawasan pesisir dan berpotensi terdampak tsunami.
Sebab itu, masih membutuhkan pengadaan berbagai sarana dan prasarana pendukung agar informasi peringatan dini dapat langsung diterima masyarakat secara cepat dan efektif.
“Jadi butuh beberapa sarana untuk mencapai sistem peringatan dini yang lebih bagus,” pungkas Rasmid. (Han)
