KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyoroti lambatnya realisasi anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Hingga evaluasi Triwulan III 2026, sebanyak 21 OPD masuk kategori kritis, sementara penyerapan APBD secara keseluruhan baru mencapai 46,75 persen.
Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman meminta seluruh kepala OPD dan 18 camat segera mengambil langkah percepatan.
Ia tidak ingin rendahnya realisasi anggaran berujung pada tertundanya penyelesaian program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan sampai waktu yang tersisa justru membuat pekerjaan menumpuk di akhir tahun. Saya minta seluruh kepala perangkat daerah segera mengidentifikasi kendala dan mempercepat pelaksanaan kegiatan,” tegas Ardiansyah saat memimpin Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) Triwulan III di Ruang Meranti, Kantor Sekretariat Kabupaten Kutim, Selasa (27/10/2026).
Berdasarkan evaluasi, realisasi APBD Kutim 2026 baru mencapai sekitar Rp2,6 triliun atau 46,75 persen dari proyeksi anggaran setelah pergeseran sebesar Rp5,7 triliun.
Sejumlah perangkat daerah mencatatkan realisasi yang masih rendah. Dinas Perhubungan berada di angka 21,49 persen, Dinas Komunikasi dan Informatika 25,27 persen, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 29,90 persen, serta Dinas Pemuda dan Olahraga 31,16 persen.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencatat realisasi 39,93 persen. Sementara capaian pada tingkat kecamatan berada di angka 40,91 persen.
Selain 21 OPD kategori kritis, sebanyak 32 perangkat daerah lainnya masuk kategori waspada.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas.
Ardiansyah menegaskan, evaluasi melalui Radalok tidak boleh berhenti pada penyampaian laporan dan pembahasan kendala. Setiap persoalan harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret.
“Hari ini kita berkumpul bukan sekadar mendengarkan laporan rutinitas atau menjadikan forum Radalok ini sebagai ajang brainstorming. Tidak! Saya minta kegiatan hari ini segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan tugas untuk mengejar progres pekerjaan secepat mungkin, apa pun kendalanya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pimpinan OPD agar tidak hanya mengejar angka penyerapan anggaran.
Menurutnya, percepatan belanja harus tetap memperhatikan kualitas pekerjaan sehingga hasil pembangunan dapat dimanfaatkan masyarakat.
“Jangan hanya mengejar realisasi anggaran. Pekerjaan harus selesai dengan baik, infrastrukturnya bisa dimanfaatkan, dan program pelayanan publik benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Ardiansyah turut mengingatkan bahwa rendahnya penyerapan anggaran dan keterlambatan kegiatan dapat menjadi catatan dalam evaluasi pemerintah pusat.
Karena itu, setiap pimpinan perangkat daerah harus bertanggung jawab terhadap capaian fisik maupun keuangan di instansinya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta seluruh OPD menerjemahkan visi pembangunan Kutim melalui konsep HEBAT, yakni Handal, Elaboratif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.
Ia berharap prinsip tersebut menjadi landasan dalam meningkatkan profesionalisme aparatur, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta menjaga keberlanjutan hasil pembangunan.
Pemerintah daerah pun meminta seluruh perangkat daerah dan kecamatan memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran secara maksimal.
Percepatan kegiatan diharapkan mampu mengejar ketertinggalan realisasi sekaligus memastikan anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Adv)
