JAKARTA — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud mengaku tengah melobi agar pembangunan di Benua Etam semakin mantap.
Gubernur bahkan mengungkapkan, Kaltim dan Kalimantan Utara (Kaltara) bakal segera terhubung melalui jalur darat.
Pernyataan itu Gubernur sampaikan usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Aset TNI di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta, Selasa, 7 April 2026.
Kata dia, saat ini proses pembangunan sudah dimulai dengan menggunakan dana swasta.
“Untuk Kaltim ke Kaltara, investasi dilakukan oleh swasta yang akan membantu membangun jalan sepanjang 122 km, dari Ujoh Bilang (Mahakam Ulu) hingga STA 22 berbatasan dengan Malinau (Kaltara),” ucapnya menukil laman Pemprovkaltim.
Dalam keterangan itu diklaim bahwa pembangunan jalan rigid tersebut murni merupakan hasil perjuangan dan negosiasi Gubernur Rudy dengan pihak swasta.
Jembatan strategis juga akan dibangun di Long Bagun. Jembatan ini sekaligus menjadi penghubung jalur dari Kecamatan Putussibau di Kalimantan Barat hingga tembus ke Kalimantan Utara.
Selain dukungan swasta, untuk memuluskan jalur perbatasan dari Kalimantan Barat (Kalbar) ke Kaltim, Gubernur juga sudah bertemu Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus.
Pertemuan itu membincang supaya menggolkan jalur perbatasan dengan Serawak, Malaysia, tersebut. Jalur Kalbar–Kaltim nantinya akan dikerjakan dengan dana APBN.
Selain gaspol jalan perbatasan, Gubernur juga menyebut swasta segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di kawasan perbatasan dengan memanfaatkan potensi Sungai Mahakam.
Sementara dalam pertemuan bersama Komisi I DPR, Gubernur kembali menegaskan posisi penting Kalimantan sebagai kawasan pertahanan dan simbol pertahanan nasional.
"Kalimantan harus diberi perhatian khusus, karena ini menyangkut kedaulatan negara. Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara ini hanya dipisahkan patok dengan Malaysia, bukan selat. Jadi, infrastruktur harus kita bangun di sini," tegas Gubernur dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Aset TNI yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, tersebut.
Terlebih lagi, Kaltim dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di dalamnya, pertahanan negara di perbatasan harus diperkuat.
Infrastruktur yang buruk di perbatasan selama ini akan menyulitkan distribusi dan mobilisasi alutsista, personel, dan logistik. Harga kebutuhan pokok di sana pun sangat tinggi karena jalur distribusi yang sulit.
Gubernur Rudy yakin setelah jalan dibangun, pemenuhan kebutuhan listrik akan lebih mudah diwujudkan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.
“Jaringan telekomunikasi pun akan lebih mudah dibangun setelah jalan terhubung mulus,” tandasnya. (Agung)
